Dukungan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar

Daftar Isi

Madrasahdigital.net. Prinsip ketiga dari strategi implementasi kurikulum merdeka adalah Bantuan dan Dukungan untuk Implementasi Kurikulum Merdeka secara konprehensif. Kedua prinsip sebelumnya adalah Implementasi Kurikulum sebagai pilihan dan implementasi kurikulum sebagai proses belajar.

Dukungan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka

Pemerintah pusat, perguruan tinggi, serta komunitas dan organisasi pendidikan yang memberikan layanan peningkatan kapasitas guru merupakan sistem pendukung yang sangat penting peranannya dalam membantu implementasi kurikulum di satuan pendidikan.

Berada di level eksosistem (Gambar 5.1 Pendekatan Sistem Ekologi Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar), pemerintah dan masyarakat dapat memberikan dukungan kepada satuan pendidikan melalui berbagai cara, misalnya:

pelatihan guru yang sesuai dengan kurikulum,
dokumen-dokumen pendukung proses pembelajaran, dan
program peningkatan kapasitas satuan pendidikan secara komprehensif.

Yang juga sangat penting untuk dilakukan pemerintah (sebagai bentuk dukungan) adalah penyelarasan kebijakan lain yang berkaitan atau kebijakan yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi Kurikulum Merdeka (OECD, 2019).

1. Contoh Dukungan terhadap Implementasi Kurikulum di Dunia

Implementasi kurikulum di berbagai negara selalu membutuhkan dukungan besar dari pemerintah. Dukungan pemerintah negara-negara di dunia untuk implementasi kurikulum baru bentuknya beragam, mulai dari mengembangkan silabus, menyediakan platform untuk guru-guru dapat berbagi hingga jaringan nasional untuk diskusi publik antar praktisi serta sistem data pendidikan yang mutakhir.

Misalnya untuk Australia, pemerintah menyediakan bahan-bahan pendukung kurikulum sekolah, silabus, dan platform bernama Scootle yang dibuat sebagai tempat saling berbagi yang mana guru-guru dapat mengunggah, melihat dan mengunduh modul ajar (Drabsch, 2013).

Sedangkan di Wales, ada jaringan nasional untuk melaksanakan serangkaian diskusi publik yang melibatkan berbagai praktisi Pendidikan. Hasil serangkaian diskusi publik ini kemudian digunakan oleh pemerintah untuk menetapkan strategi lanjutan dan pelibatan kerja sama mitra (Welsh Government, 2021).

Selanjutnya di Denmark, terdapat gudang data yang menyediakan statistik pendidikan untuk memantau kualitas sekolah dan menerbitkan laporan tertulis setiap tahunnya. Hasil dari laporan ini digunakan untuk dialog berkelanjutan antara pemerintah, pemerintah kota, dan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam pengembangan sekolah (Gouedard, 2021).

2. Bentuk Dukungan terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka

Serupa dengan dukungan pemerintah di negara-negara tersebut, Kemendikbudristek pun memberikan dukungan yang komprehensif untuk membantu satuan pendidikan dan pendidik mengimplementasikan atau melakukan implementasi Kurikulum Merdeka.

Sebagaimana yang disampaikan dalam bagian sebelumnya, platform Merdeka Mengajar dibangun untuk membantu pendidik mengimplementasikan kurikulum.

Dukungan berbagai perangkat ajar juga disediakan untuk menjadi contoh-contoh penerapan (implementasi) Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan (dijelaskan dalam Bab 3 Pengantar Rancangan Kurikulum Merdeka). Dengan tersedianya beragam perangkat ajar yang tidak terbatas pada buku teks pelajaran saja, harapannya pendidik dapat mengimplementasikan kurikulum dengan lebih mudah.

Penguatan kompetensi pendidik dan kapasitas satuan pendidikan untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka yang diberikan oleh Kemendikbud dilakukan melalui:

(1) pelatihan oleh dinas pendidikan dan atau universitas,
(2) belajar secara mandiri dan microlearning melalui berbagai sumber seperti Platform Merdeka Mengajar, kurikulum.kemdikbud.go.id dan sumber lain yang relevan,
(3) program pengembangan keprofesian berkelanjutan oleh pemerintah pusat,
(4) memanfaatkan help desk, dan
(5) guru-guru dapat pula melakukan penelitian tindakan kelas untuk terus berkarya dan meningkatkan kompetensinya.

Dukungan tersebut disampaikan baik melalui media berbasis teknologi digital (high tech) dan juga melalui tatap muka (high touch) yang disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan guru dan satuan pendidikan.

3. Kebijakan dan Dukungan Implementasi Kurikulum Merdeka

Penyelarasan kebijakan yang berkaitan dengan kurikulum yang baru merupakan langkah implementasi yang sangat penting, bahkan mungkin merupakan agenda yang paling utama untuk dilakukan oleh pemerintah pusat.

Dalam studi literatur yang dilakukan Viennet dan Pont (2017) tentang implementasi perubahan kurikulum di berbagai negara, mereka menemukan bahwa salah satu masalah yang kritikal adalah ketidakselarasan antara kebijakan kurikulum dengan kebijakan terkait lainnya.

Salah satu contoh yang mereka kemukakan adalah kebijakan kurikulum yang tidak selaras dengan kebijakan akuntabilitas guru, di mana penilaian kinerja guru sama sekali tidak berkaitan dengan upaya untuk mengimplementasikan kurikulum.

Jerih payah mereka mereka untuk mempelajari kurikulum baru dan mengambil risiko mengimplementasikan kebaruan dalam kelas tidak diperhitungkan sehingga hal tersebut menurunkan motivasi guru untuk mengimplementasikan kurikulum.

Contoh lain yang menunjukkan ketidakselarasan antara kebijakan kurikulum dengan kebijakan lain yang berkaitan adalah apa yang Bjork (2016) temui di Jepang.

Penyederhanaan kurikulum di Jepang tidak dibarengi dengan perubahan kebijakan seleksi masuk perguruan tinggi. Sementara kurikulum di jenjang pendidikan menengah disederhanakan atau relaksasi, seleksi masuk perguruan tinggi tetap menerapkan kompetisi dengan kriteria-kriteria yang sama, yaitu prestasi akademik.

Akibatnya, relaksasi kurikulum di jenjang pendidikan menengah malah merugikan siswa terutama mereka yang mengandalkan pendidikan yang disediakan atau disubsidi oleh pemerintah.

Mereka tidak cukup kuat bersaing dengan teman-temannya yang dapat mengakses pendidikan swasta yang lebih berorientasi pada kesiapan untuk bersaing masuk perguruan tinggi.

4. Struktur Kurikulum SMA dan Seleksi PTN

Penelitian Bjork tersebut menjadi pelajaran penting untuk Indonesia. Perubahan struktur kurikulum SMA/MA perlu diikuti dengan penyesuaian kebijakan seleksi masuk perguruan tinggi.

Seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri adalah salah satu kebijakan yang mempengaruhi keputusan peserta didik (dan orang tua mereka) tentang program peminatan yang dipilih ketika masuk SMA (dengan struktur Kurikulum 2013). Perguruan Tinggi, termasuk PTKL (Perguruan Tinggi Kementerian lain, misalnya Akademi Kepolisian, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dsb.) mensyaratkan pendaftar lulusan SMA dari program peminatan tertentu, misalnya IPA.

Maka ketika program peminatan tidak ada lagi dalam struktur Kurikulum Merdeka, peraturan ini perlu diubah.

Demikian juga tes masuk perguruan tinggi, yang semua tes untuk masuk ke program studi di bidang ilmu sains dan teknologi (saintek) menguji materi dari semua mata pelajaran dalam program IPA di Kurikulum 2013, peraturan tersebut juga perlu diubah karena siswa SMA/MA dapat memilih mata pelajaran dari dua atau lebih kelompok rumpun ilmu.

Dukungan untuk Implementasi Kurikulum Merdeka berjalan Dinamis

Merujuk kembali pada sistem ekologi implementasi kurikulum (OECD, 2020) yang menjadi kerangka berpikir dalam perancangan kebijakan implementasi Kurikulum Merdeka (Gambar 5.1 Pendekatan Sistem Ekologi Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar), terdapat kronosistem atau faktor waktu yang perlu diperhitungkan juga.

Dukungan yang dibutuhkan satuan pendidikan dan pendidik dapat berubah dari waktu ke waktu. Ketika mulai diimplementasikan dalam situasi pandemi COVID-19 dimana proses pembelajaran masih kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh, dukungan yang dibutuhkan satuan pendidikan akan berbeda dengan saat pembelajaran sudah kembali normal.

Demikian pula setelah diimplementasikan dua tahun, misalnya, satuan pendidikan mulai dapat meningkatkan tahap implementasinya (lihat Tabel 5.1 Rancangan Implementasi Kurikulum Merdeka) dan dukungan yang dibutuhkan pun akan berbeda lagi.

Oleh karena itu, Pemerintah perlu tanggap dengan kebutuhan-kebutuhan yang berubah seiring waktu.

Monev sebagai Asesmen Formatif IKM

Monitoring dan evaluasi (monev) perlu menjadi mekanisme untuk mendapatkan umpan balik kualitas desain dan implementasi kurikulum. Namun demikian, informasi yang juga perlu didapat pemerintah melalui monev adalah kebutuhan dukungan implementasi dari waktu ke waktu.

Artinya, dalam prinsip implementation at the right level (implementasi sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan dan pendidik), posisi monev serupa dengan asesmen formatif. Asesmen ini tidak digunakan sebagai alat akuntabilitas apalagi menentukan keputusan yang berisiko tinggi untuk satuan pendidikan dan pendidik.

Monev perlu dilakukan untuk:

menentukan tahap kesiapan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum dan
untuk menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan serta
dukungan yang dibutuhkan (implementasi kurikulum merdeka)

agar mereka dapat terus melangkah ke tahap implementasi berikutnya dan menjadi satuan pendidikan yang semakin merdeka, berdaya upaya, dan mampu secara mandiri memberikan layanan pendidikan terbaik untuk peserta didik mereka, sebagaimana yang menjadi visi Ki Hajar Dewantara (2009).

Sumber: Kajian Akademik Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran, 2022

Dukungan untuk Implementasi Kurikulum Merdeka sesuai kebutuhan