Memahami Kerangka Teori Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar (IKM)

Diposkan pada oleh

Madrasah Digital Dot Net. Pada sub bab terakhir Rancangan IKM di kajian Akademik Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran berbicara tentang Kerangka Teori Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar.

Kompleksitas Implementasi Kurikulum

Implementasi perubahan kebijakan pendidikan, termasuk kurikulum, adalah suatu proses yang kompleks. Perancang kebijakan perlu memperhatikan kompleksitas karena keberhasilan suatu kurikulum tidak hanya ditentukan oleh desain kurikulum tersebut tetapi juga oleh pengelolaan perubahan (change management) serta strategi yang digunakan untuk mendukung satuan pendidikan dan pendidik mengimplementasikannya.

Menurut Stephen Ball dan rekan-rekan (2012), perubahan- perubahan kebijakan termasuk kurikulum seringkali tidak menghasilkan perubahan nyata di ruang-ruang kelas di satuan pendidikan karena pembuat kebijakan tidak memperhatikan kompleksitas implementasinya di tingkat lokal, yaitu di tingkat daerah, satuan pendidikan, dan di kelas.

Spillane (2004) menggunakan analogi permainan “pesan berantai” untuk menjelaskan proses implementasi kebijakan dari pemerintah pusat hingga ke guru.

Pemain di ujung kiri membisikkan pesan kepada orang di sebelahnya, dan kemudian orang ke-2 tersebut melanjutkan ke orang ke-3, dan seterusnya hingga mencapai orang terakhir.

Pemenang dari permainan beregu ini adalah kelompok yang dapat menghantarkan pesan dengan deviasi atau penyimpangan isi yang paling sedikit. 

Akan tetapi, dalam implementasi kebijakan di satuan pendidikan, permainan pesan berantai ini lebih rumit. Satuan pendidikan dan pendidik sebagai orang ke-3 dari permainan tadi juga menerima pesan dari pihak lain, tidak hanya dari orang pertama (pemerintah pusat). Pesan- pesan itu datang dari pemerintah daerah, orang tua murid, masyarakat, bahkan juga peserta didik.

Mereka menyampaikan harapan, keluhan, dan pandangan yang mengharapkan satuan pendidikan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan mereka. Inilah salah satu analogi yang digunakan untuk menjelaskan kompleksitas implementasi kurikulum.

Pentingnya Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka

Menurut pengamatan Stephen Ball dan rekan-rekan (2012), seringkali masalah implementasi diselesaikan melalui pembuatan kebijakan baru tanpa mengubah strategi implementasinya secara signifikan.

Hal ini dilakukan karena pembuat kebijakan berasumsi bahwa rancangan kebijakan sedemikian kuat pengaruhnya untuk mengelola perilaku guru yang menerapkan kebijakan tersebut, tanpa peduli bagaimana kebijakan tersebut diperkenalkan dan dikelola implementasinya.

Kegagalan kebijakan membuat perubahan di satuan pendidikan dianggap sebagai kegagalan desain, bukan kegagalan implementasi.

Sementara menurut Taylor (1997 cit. Ball et al., 2012), respon tersebut juga dilakukan karena pemerintah merasa bahwa membuat kebijakan adalah hal yang paling memungkinkan untuk dilakukan di bawah kendali mereka, sementara hal-hal yang terjadi di akar rumput berada di luar kendali mereka.

Hal ini lah yang mendorong apa yang disebut “the more things change, the more they remain the same” (semakin banyak perubahan, semakin banyak yang sama saja) (Wilcox et al., 2017). Karena perubahan terus dilakukan namun strategi implementasi yang justru menjadi problemnya tidak pernah diselesaikan.

“the more things change, the more they remain the same” (semakin banyak perubahan, semakin banyak yang sama saja) (Wilcox et al., 2017).

Faktor Pendukung Keberhasilan Implementasi Kurikulum Baru

Dalam kajiannya tentang bagaimana sekolah- sekolah di Amerika Serikat merespon reformasi kebijakan, Anthony Bryk dan rekan-rekan (2015) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan dalam konteks yang berbeda akan selalu menimbulkan reaksi dan respon yang berbeda.

Hal ini terjadi sebagai dampak dari interaksi antara kebijakan yang datang dari luar sekolah dengan kebijakan, praktik, tradisi, dan budaya yang sudah berjalan di sekolah.

Proses adaptasi kebijakan seringkali akan menimbulkan konflik dan masalah baru di satuan pendidikan, dan hal ini pada hakikatnya adalah bagian dari proses belajar (Bryk et al., 2015).

Namun demikian, pemerintah sebaiknya tidak membiarkan satuan pendidikan sendiri melewati proses belajar yang penuh dinamika tersebut.

Sebaliknya, dukungan harus terus diberikan agar proses yang terjadi di satuan pendidikan tersebut menghasilkan luaran yang diharapkan, yaitu implementasi kebijakan yang secara nyata berdampak positif pada kualitas pembelajaran.

Dinamika dan problem baru yang muncul akibat diperkenalkan dan diimplementasikannya kebijakan baru pun berbeda-beda sesuai konteks satuan pendidikan masing-masing. Di saat yang sama, dukungan untuk melancarkan proses implementasi juga dibutuhkan dari berbagai pihak atau pemangku kepentingan dalam sistem pendidikan.

Untuk memahami konteks serta dukungan dari pemangku kepentingan yang dimaksud, pendekatan sistem ekologi digunakan untuk memvisualisasikannya.

Gambar berikut menjelaskan kerangka teori sistem ekologi di area implementasi kebijakan.

Kerangka Teori Ekologi dalam Implementasi Kurikulum Merdeka
Gambar 5.1 Pendekatan Sistem Ekologi Untuk
Implementasi Kurikulum (OECD, 2020)

Tema Kerangka (Teori) IKM Belajar

Kerangka Teori Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar (IKM) menjelaskan 3 topik, yaitu

  1. Pendekatan Sistem Ekologi
  1. Proses Pemaknaan Kurikulum
  1. Keselarasan Kebijakan dan Budaya Institusi Pendidikan

Sumber: Kajian Akademik Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran, 2022

Materi Rancangan Implementasi Kurikulum Merdeka

Loading