Pengantar Rancangan Implementasi Kurikulum Merdeka

Rancangan Implementasi Kurikulum Merdeka

Madrasahdigital.net. Pada Kajian Akademik Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran atau Naskah Akademik Kurikulum menjelaskan tentang Rancangan Implementasi Kurikulum Merdeka.

Pada bab ini diuraikan mengenai rekomendasi untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan di Indonesia dalam rangka pemulihan pembelajaran.


  • Baca juga:

Peran Pemangku Kebijakan

Para pemangku kepentingan terkait perlu memahami dan menyadari bahwa perubahan kurikulum merupakan suatu proses besar yang kompleks, dan memiliki beberapa tantangan dari berbagai aspek seperti kompetensi guru, situasi dan konteks lokal, serta pengaruh dari kebijakan- kebijakan lainnya yang terkait pendidikan.

Proses pemaknaan kebijakan dan kemampuan adaptasi dari berbagai pemangku kepentingan terkait menjadi aspek kunci untuk menyiapkan implementasi Kurikulum Merdeka secara efektif, yaitu implementasi yang memberikan dampak positif terhadap hasil belajar peserta didik.

Untuk itu, Kemendikbudristek memberikan pilihan bagi satuan pendidikan untuk menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kondisi dan kesiapan masing-masing satuan pendidikan itu sendiri.

Adapun tiga pilihan kurikulum yang disiapkan oleh Kemendikbudristek dalam rangka pemulihan pembelajaran meliputi:

  • Kurikulum 2013 (secara penuh),
  • Kurikulum Darurat (Kurikulum 2013 yang disederhanakan), dan
  • Kurikulum Merdeka.

Bersamaan dengan diluncurkannya kebijakan pemulihan pembelajaran ini, Kemendikbudristek juga menyediakan sistem informasi tentang kurikulum-kurikulum di atas dan sebuah platform bernama Platform Merdeka Mengajar sebagai dukungan untuk membantu satuan pendidikan memahami kebijakan ini.

Bab 3 menjelaskan rancangan Kurikulum Merdeka dan disampaikan bahwa pemerintah pusat hanya menetapkan kompetensi yang dituju (Capaian Pembelajaran) dan struktur dasar kurikulum yang relatif longgar.

Dengan demikian, satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk mengembangkan kurikulum. Desain kurikulum yang memberikan fleksibilitas tersebut juga perlu diikuti dengan implementasi yang memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan.

Oleh karena itu itu Bab 5 ini menjelaskan kerangka berpikir yang melandasi strategi implementasi Kurikulum Merdeka untuk memulihkan pembelajaran dengan struktur sebagai berikut.

Sistematika Penulisan Rancangan Implementasi Kurikulum Merdeka

Bagian A menjelaskan kerangka teori implementasi yang diadaptasi dari teori sistem ekologi yang dicetuskan oleh Bronfenbrenner dan disesuaikan oleh OECD (2020) untuk menjelaskan faktor-faktor yang berkaitan dan mempengaruhi implementasi kurikulum.

Model sistem ekologi tersebut membantu dalam menganalisis tantangan implementasi kurikulum dari berbagai level sistem serta dalam mengidentifikasi peran masing-masing aktor dari level yang berbeda, yang dapat mendukung proses implementasi kurikulum.

Dalam Bagian A juga disampaikan teori proses pemaknaan (sensemaking) kebijakan pendidikan (Spillane, 2014) yang dipengaruhi faktor internal individu, faktor situasi dan konteks lokal, serta faktor dukungan yang didapat oleh pendidik dan satuan pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum.

Selanjutnya bagian B menjelaskan konteks pandemi COVID-19 yang menambah kompleksitas implementasi kurikulum. Konteks ini penting sekali untuk disadari, mengingat implementasi Kurikulum Merdeka dilakukan pada masa yang tidak “normal”.

Setelah itu Bagian C menjelaskan strategi kunci untuk implementasi Kurikulum Merdeka berdasarkan kerangka teori dan konteks saat ini. Dan dengan merujuk pula pada prinsip- prinsip perancangan kurikulum yang telah disampaikan pada Bab 3 Kajian Akademik ini.

Strategi Implementasi Kurikulum

Ada tiga prinsip yang melandasi strategi implementasi kurikulum, yaitu:

  • (1) Kurikulum Merdeka merupakan pilihan, sehingga tidak ada kewajiban untuk satuan pendidikan mengimplementasikannya sebagai upaya pemulihan pembelajaran,
  • (2) Implementasi kurikulum adalah proses belajar untuk satuan pendidikan dan pendidik, sehingga perlu sesuai dengan tahap kesiapan masing-masing tanpa harus mengimplementasikannya secara seragam, dan
  • (3) dukungan implementasi diberikan sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan pendidik.

Dalam masa pemulihan pembelajaran akan dilaksanakan monitoring, evaluasi dan perbaikan terhadap implementasi kebijakan terkait beserta komponen- komponennya. Hasil dari proses monitoring  dan evaluasi (monev) kemudian akan menjadi bahan pertimbangan untuk penetapan kebijakan pendidikan nasional di masa mendatang.

Namun demikian, monev juga dilakukan untuk membantu satuan pendidikan bergerak dari tahap implementasi satu ke tahap berikutnya, sehingga implementasi benar-benar menjadi bagian dari perbaikan terus menerus (continuous improvement).


Sumber: Kajian Akademik Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran, 2022

Materi Rancangan Implementasi Kurikulum Merdeka

Loading