Prinsip Kedua: Implementasi Kurikulum Merdeka sebagai Proses Belajar

Diposkan pada oleh
Kurikulum Merdeka Proses Belajar menjadi Prinsip Kedua

MadrasahDigital.net. Tema kedua dari Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka adalah Implementasi Kurikulum sebagai proses belajar. Tema ini terbagi dua bahasan, salah satunya Pilihan Implementasi Kurikulum Merdeka belajar.

3 Pilihan untuk Implementasi Kurikulum Merdeka sebagai Proses Belajar

Setelah satuan pendidikan memutuskan untuk mulai mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, pilihan berikutnya yang dapat mereka tentukan adalah bagaimana implementasi Kurikulum Merdeka akan dilakukan.

Pilihan pertama adalah dengan menerapkan beberapa bagian dan prinsip (implementasi) Kurikulum Merdeka, tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang digunakan, misalnya menerapkan projek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai ko-kurikuler atau ekstrakurikuler dengan konsekuensi menambah jam pelajaran, menerapkan pembelajaran sesuai tahap capaian siswa atau pembelajaran terdiferensiasi berdasarkan asesmen formatif diagnostik, dan/ atau menerapkan kegiatan bermain-belajar berbasis buku bacaan anak di PAUD.

Pilihan kedua adalah dengan menerapkan (implementasi) Kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh Pemerintah Pusat.

Dan pilihan ketiga adalah dengan menerapkan (implementasi) Kurikulum Merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat ajar oleh satuan pendidikan.

Tiga pilihan tersebut menunjukkan tingkat kompleksitas perubahan kurikulum, mulai dari yang paling menyerupai Kurikulum 2013 atau yang aspek perubahannya paling sedikit hingga menggunakan Kurikulum Merdeka dan lebih mandiri dalam mengimplementasikannya melalui pengembangan berbagai perangkat ajarnya sendiri.

1. Merdeka Belajar dalam Tahapan Implementasi Kurikulum Merdeka

Tahapan implementasi ini mencerminkan semangat Merdeka Belajar yang memberikan kewenangan (menentukan pilihan) atau agency kepada satuan pendidikan untuk mempelajari dan memaknai secara leluasa saat mengimplementasikan kurikulum.

Strategi ini sesuai dengan prinsip perancangan kurikulum yang fleksibel dan sederhana.

Model pilihan ini juga menerapkan prinsip memperhatikan hasil kajian dan umpan balik karena berpijak pada hasil penelitian di berbagai konteks dan data empiris yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi (implementasi) Kurikulum Merdeka yang diujicobakan melalui Program Sekolah Penggerak (PSP) dan SMK Pusat Keunggulan (SMKPK).

Saat ujicoba kurikulum ini dikenal sebagai kurikulum prototipe atau kurikulum untuk pembelajaran dengan paradigma baru dan digunakan di lebih dari 3.000 satuan pendidikan termasuk PAUD, pendidikan dasar dan menengah, serta SMK.

2. Temuan Hasil Kajian Etnografi

Kemendikbudristek melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan PSP dan SMKPK, salah satunya melalui kajian etnografi di sekolah-sekolah pelaksana program tersebut. Temuan secara umum menunjukkan bahwa satuan pendidikan telah berupaya untuk mengimplementasikan kurikulum meskipun masih terdapat banyak kebingungan dalam proses tersebut.

Sebagai contoh, semua sekolah telah berupaya membuat kurikulum operasional sekolah, meskipun masih terdapat kebingungan dalam melakukan analisis karakteristik satuan pendidikan dan memanfaatkan hasil analisis tersebut sebagai dasar pengorganisasian pembelajaran.

3. Problem Implementasi Kurikulum Merdeka

Untuk melaksanakan pembelajaran sesuai tahap capaian siswa, sekolah telah mencoba melakukan asesmen diagnostik namun sebagian masih mengalami kebingungan memanfaatkan hasil asesmen tersebut untuk menjalankan  pembelajaran  terdiferensiasi.

Hampir semua sekolah juga telah menjalankan projek penguatan profil pelajar Pancasila meskipun masih merasa belum jelas tentang posisi projek tersebut dalam struktur kurikulum. Sebagian besar guru menganggap projek penguatan profil pelajar Pancasila dikaitkan dengan muatan pelajaran intrakurikuler, dan sebagian yang lain mengalami kesulitan dalam memahami asesmen untuk pembelajaran projek tersebut.

Temuan ini menunjukkan bahwa pada awal penerapannya, guru membutuhkan waktu dan dukungan untuk memahami kurikulum dan melaksanakan hal-hal yang lebih detail agar kurikulum dapat diimplementasikan secara utuh.

Hasil evaluasi implementasi yang lebih lengkap dapat dibaca dalam Bab Empat.

Paradigma Lama Kebijakan Baru

Spillane (2004) menyatakan bahwa dalam proses sensemaking (memaknai, memahami) kebijakan, guru seringkali cenderung menggunakan cara berpikir (paradigma) yang lama untuk memahami kebijakan baru.

Hal ini juga ditemui dalam monev etnografi PSP dan SMKPK. Kurikulum yang sebenarnya dirancang untuk mengurangi beban administrasi guru malah dipersepsikan sebaliknya.

Fokus kepala sekolah dan guru untuk menghasilkan dokumen KOS karena menjadi salah satu  aspek Kurikulum Merdeka, misalnya, seringkali menghilangkan esensi tentang pentingnya memahami karakteristik satuan pendidikan sebagai dasar untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik tersebut.

Guru juga ditemui lebih fokus pada format modul ajar serta wajib atau tidaknya mereka membuat dokumen tersebut daripada memaknai fungsi modul ajar untuk membantu mereka dalam merancang pembelajaran.

Selain itu didapati juga kecemasan guru dan kepala sekolah tentang benar-salahnya praktik yang mereka lakukan yang mengindikasikan bahwa sistem akuntabilitas seringkali dikaitkan dengan proses implementasi kebijakan.

Temuan-temuan tersebut merupakan umpan balik yang penting untuk perancangan strategi implementasi kurikulum.

Hasil monev mengkonfirmasi teori tentang proses pemaknaan kurikulum yang kompleks, dipengaruhi oleh kompetensi, paradigma, budaya kerja, serta birokrasi institusi pendidikan.

Tradisi compliance atau kepatuhan pada arahan dari atasan sangat mempengaruhi proses sensemaking yang dilakukan guru ketika mulai mengimplementasikan kurikulum. Kecemasan akan semakin banyaknya beban kerja karena banyak hal yang perlu dikembangkan di tingkat satuan pendidikan juga dipengaruhi oleh tuntutan dari pengawas sekolah yang belum berubah, masih fokus pada ketersediaan dokumen-dokumen administrasi pembelajaran sebagai bukti kepatuhan guru dan satuan pendidikan pada peraturan yang berlaku.

Hal ini pun terjadi karena hal yang sama, pengawas sekolah menerjemahkan kebijakan kurikulum yang baru menggunakan paradigma lama.

Sumber: Kajian Akademik Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran, 2022

Materi Rancangan Implementasi Kurikulum Merdeka

Loading