Evaluasi IKM di SMK PK Kurikulum Merdeka

Daftar Isi

Madrasah Digital. Bahasan utama kedua di Bab IKM secara terbatas adalah Implementasi Kurikulum Merdeka (Evaluasi IKM) di Program SMK Pusat Keunggulan (PK). Program SMK PK dan Program Sekolah Penggerak (PSP) merupakan dua program yang mendapatkan 5 Intervensi dari Pemerintah pusat. Salah satunya adalah Pembelajaran dengan paradigma baru yang dikenal sekarang Implementasi Kurikulum Merdeka mulai PAUD sd SMK.

Tujuan Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka di SMK PK

Sebagaimana evaluasi implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) pada PSP, evaluasi implementasi kurikulum pada program SMK PK bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang proses penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah- sekolah yang terpilih dalam program tersebut.

Evaluasi ini akan memotret penerapan Kurikulum Merdeka di SMK dan persepsi kepala sekolah terhadap penerapan kurikulum tersebut. Evaluasi implementasi kurikulum pada program SMK PK dilakukan melalui dua metode yaitu metode survei dan wawancara singkat pada satuan pendidikan terpilih.

Metode Evaluasi IKM di SMK PK

Studi Implementasi kurikulum di SMK PK dilakukan oleh Pusat Standar dan Kebijakan melalui studi wawancara singkat Penelitian dilakukan di 21 satuan pendidikan pada 3 Provinsi yaitu Provinsi Banten (wilayah Kota Cilegon, Kab. Serang, dan Kab. Pandeglang), Provinsi Jawa Barat (Kota Bandung), dan Provinsi Jawa Tengah (wilayah Kota Tegal, Kab. Tegal, dan Kab. Brebes).

Evaluasi kurikulum ini dilakukan melalui metode Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) pada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Dalam studi juga dilakukan observasi singkat untuk melihat keterlaksanaan SMK PK.

Sementara pada metode survei pendalaman lebih banyak ditekankan kepada persepsi kepala sekolah terhadap kurikulum SMK PK.

Pertanyaan dikirimkan melalui instrumen yang disebarkan kepada 901 satuan pendidikan yang merupakan populasi dari SMK PK. Survei dilakukan melalui metode online dan disebar melalui jejaring dinas pendidikan provinsi dan group SMK- PK.

Pengisian survei dilakukan selama dua bulan yang menjaring data persepsi terhadap kurikulum merdeka. Responden yang mengisi survey sebesar 47% atau 421 SMK PK.

Dua langkah di atas menunjukkan bahwa studi implementasi kurikulum secara terbatas pada program SMK PK relatif lebih terbatas dibandingkan studi implementasi PSP. Dibutuhkan proses studi yang lebih komprehensif untuk menghasilkan temuan yang konklusif.

Namun, sebagaimana akan dijelaskan kemudian. hasil wawancara dan survei yang dilakukan secara umum menunjukkan satuan pendidikan telah memulai pelaksanaan Kurikulum Merdeka sangat beragam.

Di beberapa SMK, proses adaptasi kurikulum berlangsung relatif cepat, sementara di beberapa SMK yang lain, proses adaptasi berjalan lebih lambat.

Temuan Studi IKM di SMK PK

Proses penyebarluasan gagasan dimulai pada aktivitas IHT (in house training) yang dilakukan oleh Komite Pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Karena adaptasi dimulai dari kelas 10 maka komite pembelajaran merupakan guru pada tingkat kelas yang sama.

Komite Pembelajaran memiliki tugas untuk melakukan diseminasi pada guru lain yang mengampu kelas 10. Proses adaptasi dimulai dengan membuat perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kaidah baru dengan konsep “Merdeka Belajar” dan “Merdeka Mengajar.

Meskipun kurikulum ini sudah dimulai namun satuan pendidikan masih membutuhkan proses adaptasi untuk menyempurnakan implementasi dari gagasan kurikulum merdeka (Joko, Ulumudin, Setiyawan,dkk, 2021).

Sama seperti pada sekolah penggerak, secara umum struktur Kurikulum Merdeka terbagi menjadi dua aspek penting yaitu:

(1) kegiatan intrakurikuler berupa tatap muka dalam kelas;
(2) kegiatan projek penguatan profil pelajar pancasila (P5).

Pada kegiatan intrakurikuler, pembelajaran di SMK PK menekankan pada model pembelajaran berbasis projek serta melakukan kolaborasi antar mata pelajaran yang menarik dan inovatif.

Dalam hal mengukur hasil belajar siswa, SMK PK menggunakan tiga asesmen yaitu asesmen diagnostik, formatif dan asesmen sumatif.

Dalam masa adaptasi, sekolah menilai bahwa Kurikulum Merdeka pada SMK PK merupakan kurikulum lanjutan yang secara operasional dikembangkan secara mandiri oleh satuan pendidikan dengan melakukan berbagai penyesuaian sesuai dengan konteks satuan pendidikan dan sumber daya yang tersedia.

1. Penyusunan KOSP dan KTSP

Sebagian besar SMK PK telah menggunakan Kurikulum Merdeka untuk kelas X, sebagian SMK juga menggunakan dua dokumen yaitu dokumen Kurikulum Operasional Satuan (KOS) Pendidikan yang mengacu pada spektrum keahlian dan struktur kurikulum paradigma baru bagi peserta didik di kelas X, dan dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang mengacu pada spektrum keahlian dan struktur kurikulum 2013 revisi Tahun 2018 bagi peserta didik kelas XI, XII, dan XIII.

Pada SMK PK baik KOS maupun KTSP dikembangkan dengan memperhatikan masukan sesuai kompetensi yang diharapkan DU/DI. Saat ini dokumen KOS telah dijadikan pedoman/ acuan dalam melaksanakan proses pembelajaran yang bermuara pada perwujudan pelajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan dikembangkan sesuai kebutuhan dan konteks sekolah.

Pada sejumlah SMK, Kurikulum Merdeka tidak hanya diimplementasikan di kelas X tetapi juga telah diimplementasikan di kelas XI dan XII dengan mengintegrasikan sejumlah indikator capaian pembelajaran dan RPP dengan menyusun berbagai kolaborasi dari beberapa model pembelajaran.

Implementasi program ini dilakukan satuan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi, karakter, dan budaya kerja siswa SMK. Kurikulum dan proses pembelajaran dirancang untuk mendorong peserta didik agar lebih aktif, disiplin, kreatif, percaya diri, dan tangguh, serta mandiri sesuai dengan Profil lulusan SMK yang memiliki kepribadian sesuai dengan nilai-nilai “Generasi Yang Berprestasi dan Berakhlak Mulia”.

2. Implementasi Asesmen Kurikulum Merdeka

Dalam SMK PK, Pelaksanaan Asesmen hasil belajar siswa ditekankan kepada capaian keterampilan non-teknis (soft skills), karakter, dan kesiapan kerja serta keterampilan teknis (hard skills) yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Implementasi Asesmen SMK PK dilakukan dalam proses pembelajaran pada kegiatan harian, tengah semester dan akhir semester. Sama seperti program sekolah penggerak, asesmen pada SMK PK berfungsi sebagai asesmen for learning. Penilaian hasil belajar dilakukan lebih komprehensif yaitu menilai sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dari ketiga penilaian akhirnya digabungkan untuk memperoleh nilai akhir semester, dimana pada nilai raport tersebut terdiri dari nilai sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Asesmen hasil belajar diarahkan pada pencapaian keterampilan softskill dalam bentuk pengamatan/observasi langsung guru mata pelajaran saat proses pembelajaran dengan instrumen observasi dan rubrik penilaian.

Nilai- nilai yang diangkat dalam parameter penilaian adalah Profil Pelajar Pancasila dan Karakter Kerja. Untuk asesmen hardskill dilakukan dalam bentuk unjuk kerja/uji praktik/project melalui lembar kerja peserta didik atau jobsheet yang disertai rubrik penilaiannya, mengacu budaya industri serta aspek teknis berupa hardskill dengan dilakukannya Uji sertifikasi siswa sesuai standar DU/DI melalui LSP-P1/LSP-P3 dan Sertifikasi yang relevan lainnya.\

Pada asesmen akhir dilakukan bersama-sama dengan pihak DU/DI sehingga pengguna lulusan diberi kesempatan untuk menguji peserta didik, jika ditemukan kompetensi yang belum memenuhi standar minimal industri maka peserta didik diberikan kesempatan satu kali dalam uji kompetensi berikutnya.

Sementara asesmen hasil belajar yang berkaitan dengan keterampilan non teknis/soft skill dilakukan oleh guru melalui metode observasi baik selama pembelajaran di luar proses pembelajaran, sedangkan asesmen yang berkaitan dengan keterampilan teknis/hard skill yang diperoleh melalui aktivitas asesmen formatif dan asesmen sumatif.

3. Persepsi terhadap IKM di SMK

Sebanyak 99% responden menyatakan setuju bahwa kurikulum merdeka yang dilaksanakan di sekolah dapat menjawab kebutuhan masa depan siswa. Sebesar 99% responden menyatakan setuju bahwa dengan adanya kurikulum merdeka, guru memiliki kemerdekaan belajar dalam menentukan materi ajar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Rekap Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka di Program SMK PK

Gambar 4.25. Persepsi Guru bahwa Kurikulum Merdeka Menjawab kebutuhan murid (kiri) dan Persepsi Bahwa Kurikulum Merdeka Guru memiliki Kemerdekaan Mengajar (kanan) n= 421. Sumber: Direktorat SMK

Persepsi positif di atas sejalan dengan semakin beragamnya metode pembelajaran yang digunakan di SMK PK.

Survei yang dilakukan oleh Direktorat vokasi menunjukkan 87.35% SMK PK telah melakukan program magang kompetensi keahlian bagi siswa, 66% SMK PK telah melaksanakan program teaching factory dengan dunia kerja, dan 67,53% SMK PK telah melakukan project based learning bersama dunia kerja.

Sumber: Kajian Akademik Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran, 2022

Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka di Program SMK Pusat Keunggulan