Kunci Keberhasilan Perancangan Kurikulum Merdeka
Upaya untuk mengembangkan kurikulum yang menekankan pada pengembangan kompetensi dan karakter, menekankan fleksibilitas, dan fokus pada muatan esensial setidaknya perlu
- dukungan banyak pihak secara gotong royong dan
- mendasarkan upaya perbaikan yang terus menerus pada umpan balik implementasi kurikulum.
Bergotong royong dalam proses pengembangan kurikulum diperlukan karena pengembangan kurikulum adalah proses yang kompleks, bukan semata-mata proses ilmiah melainkan juga politik (Ornstein dan Hunkins, 2018).
1. Pelibatan Pemangku Kepentingan
Oleh karena itu, perancangan kurikulum tidak saja berbasis pada data ilmiah tetapi juga perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk guru dan peserta didik.
Hal ini penting dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan dari berbagai pihak (OECD, 2020a).
Perancangan Kurikulum Merdeka beserta perangkat ajarnya dilakukan dengan melibatkan puluhan institusi termasuk Kementerian Agama, universitas, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya.
Sejak awal perancangan kurikulum dilakukan di akhir tahun 2019, beberapa akademisi LPTK dan universitas dilibatkan untuk melakukan refleksi terhadap Kurikulum 2013 dan merumuskan ide-ide perubahan kurikulum agar dapat lebih fleksibel, fokus pada kompetensi dan karakter, serta sejalan dengan perubahan dunia yang begitu dinamis.
Selanjutnya, dalam proses perancangan kurikulum mulai dari kerangka dasar dan struktur kurikulum, Capaian Pembelajaran, sampai dengan pengembangan berbagai perangkat ajar, berbagai pihak dilibatkan.
Pakar yang dilibatkan dalam perancangan kurikulum ini adalah kombinasi dari akademisi dan praktisi termasuk guru.
Sepanjang proses perancangan kurikulum yang telah berlangsung lebih dari 2 (dua) tahun, rangkaian diskusi kelompok terpumpun (DKT atau focused group discussion atau FGD) dilakukan beberapa kali dengan pemangku kepentingan yang berbeda-beda.
Tujuan dari serial DKT ini adalah untuk mendapatkan umpan balik dan ide-ide baru untuk meningkatkan kualitas rancangan dan implementasi kurikulum.
Tidak hanya di tingkat pusat, pengembangan kurikulum di tingkat satuan pendidikan juga perlu terus dilakukan satuan pendidikan agar dapat mengontekstualisasikan kerangka dasar dan struktur kurikulum.
Satuan pendidikan dianjurkan untuk melibatkan orang tua, peserta didik, dan masyarakat.
Selain itu, pelibatan peserta didik dan masyarakat juga sangat dianjurkan dalam pelaksanaan kokurikuler.
2. Umpan Balik dari Hasil Kajian
Berikutnya, umpan balik dari hasil kajian, penelitian, dan survei atau pendataan dari banyak pihak sangat diperlukan, agar pengembangan dan perbaikan Kurikulum Merdeka tidak didasarkan pada asumsi belaka, melainkan data dan informasi yang aktual.
Hasil penelitian kontemporer di berbagai konteks global dapat juga memberikan inspirasi tentang kebijakan dan praktik yang dapat diadaptasi untuk konteks Indonesia.
Data atau hasil kajian tidak hanya dibutuhkan sebagai referensi dalam proses perancangan kurikulum di awal, namun juga ketika kurikulum tersebut mulai diimplementasikan dalam konteks yang lebih riil.
Kurikulum ini diujicobakan secara terbatas dalam
- Program Sekolah Penggerak (PSP) dan SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) mulai Tahun Ajaran 2021/2022 dan
- implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri mulai Tahun Ajaran 2022/2023.
Umpan balik tentang rancangan kurikulum ini diperoleh melalui mekanisme monitoring dan evaluasi Program Sekolah Penggerak (PSP), Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK PK), dan satuan pendidikan yang melaksanakan Kurikulum Merdeka secara mandiri.
3. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi kurikulum pada Sekolah Penggerak dan SMK PK dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu evaluasi dokumen kurikulum yang fokus pada produk kurikulum dan evaluasi implementasi yang lebih fokus pada bagaimana kurikulum diterapkan di satuan pendidikan.
Evaluasi dokumen kurikulum berfungsi untuk memperoleh umpan balik tentang keterbacaan, kebermanfaatan, dan keterpakaian dokumen- dokumen kurikulum.
Evaluasi ini dilaksanakan melalui telaah dokumen oleh berbagai unsur seperti guru dan kepala sekolah dari Sekolah Penggerak dan SMK PK serta pakar-pakar melalui diskusi kelompok terpumpun (DKT).
Hasil dari evaluasi ini digunakan untuk pertimbangan pada revisi dokumen-dokumen terkait, yaitu Capaian Pembelajaran, buku teks, bahan ajar, contoh alur tujuan pembelajaran, serta panduan-panduan dan contoh-contoh dokumen lainnya.
Revisi berbasis data ini dilakukan guna meningkatkan mutu dari Kurikulum Merdeka.
Evaluasi implementasi kurikulum berfungsi untuk memperoleh informasi tentang implementasi berbagai intervensi PSP dan SMK PK serta potensi masalah sebelum menimbulkan dampak lebih lanjut.
Evaluasi implementasi dilaksanakan melalui wawancara terstruktur melalui telepon secara rutin dengan sampel acak guru dan kepala sekolah yang mewakili populasi Sekolah Penggerak dan penelitian kualitatif melalui etnografi.
Hasil evaluasi implementasi ini kemudian menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan kebijakan ke depannya, dan salah satunya adalah kebijakan terkait Kurikulum Merdeka.
a. Kebingungan Analisis Karakteristik Satuan Pendidikan
Beberapa umpan balik yang diperoleh tentang kurikulum antara lain tentang kurikulum operasional sekolah di mana beberapa sekolah kebingungan dalam
- melakukan analisis karakteristik satuan pendidikan dan
- memanfaatkan hasil analisis tersebut sebagai dasar menyusun organisasi pembelajaran.
Hal ini menjadi masukan penting untuk peningkatan kualitas panduan perancangan kurikulum operasional sekolah.
b. Pembelajaran Sesuai Tahap Capaian Peserta Didik
Begitu juga umpan balik terkait pembelajaran sesuai dengan tahap capaian peserta didik.
Beberapa satuan pendidikan telah mencoba melakukan asesmen diagnostik namun kebingungan dalam memanfaatkan hasil asesmen tersebut dalam menjalankan pembelajaran yang terdiferensiasi.
c. Anggapan Projek Harus Terkait Mata Pelajaran
Selain itu, sebagian besar guru juga masih menganggap projek penguatan profil pelajar Pancasila terkait dengan mata pelajaran.
Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan penjelasan yang lebih sederhana dan konsisten untuk menjelaskan posisi projek penguatan profil pelajar Pancasila dalam struktur kurikulum dan bagaimana penilaian hasil belajarnya dilakukan.
Sumber: Buku Kajian Akademik Kurikulum Merdeka 2024
