KurikulumMerdeka2024. Naskah Akademik Kurikulum Merdeka pada prinsip perencanaan kurikulum merdeka membahas tentang fleksibel dalam perancangan kurikulum. Fleksibel menjadi prinsip kedua setelah pengembangan kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter (profil pelajar Pancasila.
Pengertian Fleksibel dalam Perencanaan Kurikulum merdeka.
Pengembangan kurikulum harus fleksibel, yakni memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dan pendidik untuk mengadaptasi, menambah kekayaan materi pelajaran, serta menyelaraskan kurikulum dengan karakteristik peserta didik, visi misi satuan pendidikan, serta budaya dan kearifan lokal.
Keleluasaan seperti ini dibutuhkan agar kurikulum yang dipelajari peserta didik senantiasa relevan dengan dinamika lingkungan, isu-isu kontemporer, serta kebutuhan belajar peserta didik.
Implementasi Fleksibel di Berbagai Negara
Di berbagai negara, fleksibilitas menjadi arah reformasi kebijakan kurikulum saat ini.
Tujuannya terutama untuk menjadikan kurikulum lebih relevan dan siap merespons dinamika lingkungan dan beragam perubahan, serta untuk memberikan ruang pembelajaran sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan peserta didik (OECD, 2020a).
Di beberapa negara, fleksibilitas bahkan menjadi tujuan utama dilakukannya perubahan kurikulum. Di Inggris, strategi utama untuk merencanakan kurikulum lebih fleksibel adalah dengan mengubah aturan-aturan yang spesifik dan mengikat, menjadi panduan-panduan yang sifatnya hanya menganjurkan, bukan mewajibkan sekolah atau guru untuk mengikuti arahan.
Dengan demikian, kurikulum yang sentralistik dengan menggunakan paradigma “satu ukuran untuk semua” (one-size-fits-all) mulai ditinggalkan (UNESCO, 2017).
Fleksibel dalam Perencanaan Kurikulum merdeka.
Strategi serupa diterapkan dalam perancangan Kurikulum Merdeka.
Fungsi Panduan sesuai Prinsip Fleksibilitas Kurikulum Merdeka
Petunjuk teknis mulai digantikan dengan panduan yang lebih fokus pada prinsip-prinsip implementasi yang tidak terlalu teknis.
Panduan juga dirancang sedemikian rupa agar tidak mengarahkan guru untuk mengikuti satu cara yang disampaikan oleh Pemerintah Pusat.
Fungsi Contoh Perangkat Pembelajaran sesuai Prinsip Fleksibel
Selain panduan, beragam contoh-contoh produk berkaitan dengan pembelajaran juga disediakan. Misalnya contoh alur tujuan pembelajaran, modul ajar, dan modul projek penguatan profil pelajar Pancasila. Hal ini bertujuan untuk membantu guru dalam implementasi kurikulum.
Contoh-contoh harapnya tidak dipahami sebagai sesuatu yang harus diikuti, melainkan sebagai inspirasi untuk guru mengembangkan sendiri sesuai dengan konteks mereka.
Contoh-contoh yang diberikan juga lebih dari satu, sehingga tidak memberikan kesan bahwa satuan pendidikan dan guru di seluruh Indonesia perlu mengikuti satu contoh tersebut.
Dengan demikian, fleksibilitas kurikulum akan makin terlihat jelas bagi satuan pendidikan dan guru.
Tujuan dari Kurikulum Merdeka yang Fleksibel
Disediakannya panduan dan contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa kurikulum yang fleksibel bukan berarti membiarkan satuan pendidikan dan guru untuk mencari jalan keluar sendiri dalam pengembangan kurikulum operasional di tingkat satuan pendidikan.
Sebaliknya, paradigmanya berubah dari pemerintah memberikan arahan atau petunjuk teknis menjadi pemerintah memberikan bantuan dan dukungan berupa panduan dan contoh-contoh.
Strategi ini dilakukan untuk memberikan fleksibilitas, namun juga memberikan bantuan dan dukungan kepada satuan pendidikan dan guru yang belum cukup mampu untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri.
Fleksibel dalam Implementasi Kurikulum merdeka
Fleksibilitas juga menjadi prinsip dalam implementasi kurikulum.
Menyadari keberagaman satuan pendidikan di Indonesia, implementasi kurikulum tidak akan dipaksakan dan berlaku sama untuk semua sekolah.
Tingkat kesiapan satuan pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum berbeda-beda, dan masing-masing membutuhkan dukungan termasuk waktu yang berbeda untuk menyiapkan diri dalam menggunakan kurikulum ini.
Tahapan Belajar
Oleh karena itu, implementasi dirancang sebagai suatu tahapan belajar.
Pemerintah merancang tahapan-tahapan implementasi yang dapat digunakan satuan pendidikan sebagai acuan bagaimana mereka akan mulai mengimplementasikan kurikulum secara bertahap sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki.
Manfaat Proses Transisi dalam Perubahan Kurikulum
Berikutnya, fleksibilitas dalam perancangan kurikulum juga menjadi dasar agar perubahan kurikulum dan/atau transisi dari kurikulum sebelumnya ke kurikulum yang baru dapat berjalan dengan baik.
Kurikulum yang dikembangkan dan diimplementasikan secara kaku akan menghambat perubahan yang diinginkan.
Dengan demikian, perubahan kurikulum dilakukan secara fleksibel dengan bertumpu pada kurikulum sebelumnya.
Perubahannya tidak drastis atau sama sekali berbeda dibandingkan kurikulum sebelumnya, karena perubahan yang cukup besar relatif sulit untuk diikuti oleh para guru (Fullan, 2007; OECD 2020a).
Hal ini juga merupakan upaya perubahan berdasarkan evaluasi kurangnya fleksibilitas di Kurikulum 2013.
Oleh karena itu, perubahan sedapat mungkin hanya ditujukan untuk hal-hal yang dinilai perlu diubah. Artinya, perubahan tidak dilakukan sekadar untuk membedakan dari rancangan sebelumnya (misalnya atas alasan memberikan warna baru semata).
Dengan demikian, beberapa aspek dalam Kurikulum Merdeka sebenarnya merupakan kelanjutan saja dari Kurikulum 2013 atau bahkan kurikulum yang sebelumnya.
Dalam kajiannya tentang implementasi kurikulum baru di beberapa negara berkembang di Asia dan Afrika, Rogan (2003) menyatakan bahwa inovasi baru yang diperkenalkan sebaiknya tidak terlalu jauh dari kebijakan yang ada saat ini, masih berada dalam apa yang disebut Rogan sebagai “zone of feasible innovation” atau zona di mana suatu inovasi masih memungkinkan untuk diterapkan.
Perubahan yang tidak drastis akan membantu memudahkan proses implementasi atau proses belajar guru.
Prinsip ini juga membantu perancang untuk mengidentifikasi lebih jeli tentang apa yang sebenarnya memang perlu diubah, sebelum menawarkan ide-ide baru dalam perancangan kurikulum.
Contoh Proses Transisi dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka
Sebagai contoh, upaya untuk menguatkan pengembangan kompetensi dan karakter telah dimulai sejak tahun 2004 sampai Kurikulum 2013.
Tujuan dari Kurikulum Merdeka tidak
berubah, namun strateginya dikuatkan lagi, di
antaranya dengan memberikan alokasi waktu
khusus untuk pembelajaran berbasis projek
dengan memberikan alokasi waktu khusus untuk pembelajaran berbasis projek dalam struktur kurikulum.
Dengan demikian, kegiatan yang berorientasi pada kompetensi umum (general competencies, transversal skills) dan pengembangan karakter ditempatkan sebagai bagian dari proses pembelajaran yang wajib dilakukan seluruh peserta didik.
Di samping itu, Kurikulum Merdeka melanjutkan penguatan literasi dasar di PAUD dan SD kelas awal.
Beberapa masalah dalam pembelajaran literasi dini (early literacy) diatasi melalui penguatan kegiatan bermain-belajar berbasis buku bacaan anak.
Penguatan juga diterapkan pada literasi teknologi, literasi finansial, kesadaran kondisi lingkungan, penguatan pembelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasi di jenjang SMA, serta penguatan pelajaran Bahasa Inggris di jenjang SD.
Fleksibel dalam Kebijakan Pendidikan
Melihat dari sisi kebijakan, fleksibilitas kurikulum juga akan mudah dijalankan dengan cara meringkas jumlah acuan regulasi dan menyatukan regulasi untuk tiap jenjang pendidikan agar lebih mudah terakses dan satuan pendidikan juga dapat melihat benang merah antara kompetensi yang hendak dibangun di tiap jenjang pendidikan.
Hal ini sangat penting dan melandasi banyak keputusan tentang rancangan kurikulum.
Prinsip Selaras dalam Desain Kurikulum
Lebih lanjut, fleksibilitas yang diinginkan juga tetap perlu didukung oleh desain kurikulum yang selaras (alignment) dan koheren (Hayes, 2003; McPhail, 2020; Mockler, 2018; Rata, 2019).
Mengacu pada OECD (2020a) terdapat tiga keselarasan yang harus ada dalam kurikulum, yaitu
- (1) keselarasan antara kurikulum, proses belajar (pedagogi), dan asesmen,
- (2) keselarasan antara kurikulum dan sistem tata kelola dan kompetensi guru, dan
- (3) keselarasan dengan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembelajaran individu sejak usia dini hingga perguruan tinggi.
Tiga hal ini menjadikan rancangan kurikulum perlu dipandang secara sistemik dan melibatkan lintas unit dalam sistem birokrasi pemerintah dalam proses kerjanya.
Dalam hal ini kurikulum merupakan poros dari banyak kebijakan pendidikan (Kirst & Walker, 1971; Trowler, 2003).
Oleh karena itu, dalam merancang suatu perubahan kurikulum, implikasi terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan lainnya perlu diperhatikan.
Contoh Implementasi Prinsip Keselarasan dalam Kebijakan Kurikulum
Sebagai contoh, perubahan struktur kurikulum di SMA/MA membutuhkan adanya keselarasan dengan peraturan tentang beban kerjaguru.
Hal ini kemudian berujung pula pada sistem pendataan dalam Dapodik.
Demikian pula, ketika pelajaran Bahasa Inggris mulai diterapkan secara bertahap untuk jenjang SD, strategi penyiapan guru membutuhkan perubahan kebijakan terkait linieritas dan kompetensi guru.
Contoh lain keselarasan yang dilakukan adalah komparasi antara Capaian Pembelajaran dengan kerangka asesmen literasi dan numerasi dalam Asesmen Nasional.
Selaras dengan kebutuhan untuk menguatkan literasi, kebijakan Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya pembelajaran berbasis literasi di seluruh mata pelajaran, tidak hanya Bahasa Indonesia.
Hal ini karena literasi tidak sekadar kemampuan membaca dan menulis apalagi melek huruf, tetapi sebagai kemampuan kognitif untuk mengidentifikasi, memahami,menginterpretasi, mencipta/berkreasi, dan mengkomunikasikan informasi melalui media cetak maupun digital dalam konteks dunia yang makin terkoneksi, sehingga informasi makin cepat dan mudah diakses (UNESCO, 2017b).
Oleh karena, itu semua mata pelajaran berperan dalam mengembangkan kemampuan literasi.
Prinsip selaras ini juga mendorong peninjauan kembali transisi dari PAUD ke jenjang SD.
Salah satu faktor yang mendorong penekanan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung dengan lancar sebelum anak masuk SD adalah kurikulum di kelas 1 SD yang padat dengan bacaan dan instruksi yang menuntut kemampuan anak membaca dengan lancar.
Sehingga, meskipun telah diatur bahwa kemampuan membaca dengan lancar tidak boleh menjadi syarat masuk SD, namun kurikulumnya cenderung menuntut anak untuk dapat membaca, menulis, dan berhitung dengan lancar (Andiarti & Felicia, 2019).
Oleh karena itu, salah satu upaya dalam perancangan kurikulum ini adalah menyelaraskan kurikulum PAUD dan SD terutama di kelas I dan II.
Sumber: Buku Kajian Akademik Kurikulum Merdeka 2024
