KurikulumMerdeka2024. Naskah Akademik Kurikulum Merdeka pada implementasi kurikulum merdeka membahas tentang Prinsip Implementasi Kurikulum Sebagai Proses Belajar
Prinsip Implementasi Kurikulum Merdeka Sebagai Proses Belajar.
Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka (Proses Belajar)
Kemendikbudristek melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan Program Sekolah Penggerak (PSP) dan SMK Pusat Keunggulan (SMK PK), salah satunya melalui kajian etnografi di sekolah-sekolah pelaksana program tersebut.
1. Pemanfaatan Hasil Analisis Karakteristik
Temuan secara umum menunjukkan bahwa satuan pendidikan telah berupaya untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka meskipun masih terdapat banyak kebingungan dalam proses tersebut.
Sebagai contoh, semua satuan pendidikan telah berupaya membuat kurikulum, meskipun masih terdapat kebingungan dalam melakukan analisis karakteristik satuan pendidikan dan memanfaatkan hasil analisis tersebut sebagai dasar pengorganisasian pembelajaran.
2. Asesmen Diagnostik dan Pembelajaran Berdiferensiasi
Untuk melaksanakan pembelajaran sesuai tahap capaian siswa, sekolah telah mencoba melakukan asesmen diagnostik, namun sebagian masih mengalami kebingungan memanfaatkan hasil asesmen tersebut untuk menjalankan pembelajaran terdiferensiasi.
3. Keterkaitan Projek dengan Intrakurikuler
Hampir semua sekolah juga telah menjalankan projek penguatan profil pelajar Pancasila meskipun masih merasa belum jelas tentang posisi projek tersebut dalam struktur kurikulum. Sebagian besar guru menganggap projek penguatan profil pelajar Pancasila dikaitkan dengan muatan pelajaran intrakurikuler, dan sebagian yang lain mengalami kesulitan dalam memahami asesmen untuk pembelajaran projek tersebut.
Temuan ini menunjukkan bahwa pada awal penerapannya, guru membutuhkan waktu dan dukungan untuk memahami kurikulum dan melaksanakan hal-hal yang lebih detail agar kurikulum dapat diimplementasikan secara utuh. Hasil evaluasi implementasi yang lebih lengkap dapat dibaca pada bagian berikutnya.
Proses Belajar Memaknai Kebijakan
Spillane (2004) menyatakan bahwa dalam proses sensemaking (memaknai, memahami) kebijakan, guru sering kali cenderung menggunakan cara berpikir (paradigma) yang lama untuk memahami kebijakan baru. Hal ini juga ditemukan dalam monev etnografi PSP dan SMK PK. Kurikulum yang sebenarnya dirancang untuk mengurangi beban administrasi guru malah dipersepsikan sebaliknya.
- Fokus kepala sekolah dan guru untuk menghasilkan dokumen kurikulum satuan pendidikan karena menjadi salah satu aspek Kurikulum Merdeka, misalnya, sering kali menghilangkan esensi tentang pentingnya memahami karakteristik satuan pendidikan sebagai dasar untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik tersebut.
- Guru juga ditemui lebih fokus pada format modul ajar serta wajib atau tidaknya mereka membuat dokumen tersebut daripada memaknai fungsi modul ajar untuk membantu mereka dalam merancang pembelajaran.
- Selain itu, didapati juga kecemasan guru dan kepala sekolah tentang benar-salahnya praktik yang mereka lakukan yang mengindikasikan bahwa sistem akuntabilitas sering kali dikaitkan dengan proses implementasi kebijakan.
Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kurikulum
Temuan-temuan tersebut merupakan umpan balik yang penting untuk perancangan strategi implementasi kurikulum. Hasil monev mengonfirmasi teori tentang proses pemaknaan kurikulum yang kompleks, dipengaruhi oleh
- kompetensi,
- paradigma,
- budaya kerja, serta
- birokrasi institusi pendidikan.
Tradisi compliance atau kepatuhan pada arahan dari atasan sangat mempengaruhi proses sensemaking yang dilakukan guru ketika mulai mengimplementasikan kurikulum.
Kecemasan akan makin banyaknya beban kerja karena banyak hal yang perlu dikembangkan di tingkat satuan pendidikan juga dipengaruhi oleh tuntutan dari pengawas sekolah yang belum berubah, masih fokus pada ketersediaan dokumen-dokumen administrasi pembelajaran sebagai bukti kepatuhan guru dan satuan pendidikan pada peraturan yang berlaku.
Hal ini pun terjadi karena hal yang sama, pengawas sekolah menerjemahkan kebijakan kurikulum yang baru menggunakan paradigma lama. Kondisi ini turut mendasari penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4831/B/HK.03.01/2023 tentang Peran Pengawas Sekolah dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan yang berupaya mereformasi peran pengawas agar selaras untuk mendukung penerapan kurikulum baru.
Sumber: Buku Kajian Akademik Kurikulum Merdeka 2024
