6 Fasilitas Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri

KurikulumMerdeka2024. Naskah Akademik Kurikulum Merdeka pada kanal implementasi kurikulum merdeka membahas tentang 6 Fasilitas Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri

Kanal Ketiga Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri

Pada bagian kanal-kanal implementasi kurikulum merdeka terdiri dari 3 kanal yaitu program sekolah penggerak, SMK Program Keunggulan, dan IKM secara Mandiri

Kanal ketiga implementasi Kurikulum Merdeka dilakukan dengan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi satuan pendidikan untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara mandiri. Dalam strategi ini, satuan pendidikan tidak diharuskan untuk langsung mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara utuh. Implementasi Kurikulum Merdeka dapat dilakukan secara bertahap sesuai kondisi satuan pendidikan masing-masing.

Berbeda dengan dua program sebelumnya, implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri dilakukan tanpa intervensi yang intensif.

Pada tahun 2022, sebanyak 143.265 satuan pendidikan terdaftar mulai menerapkan Kurikulum Merdeka secara mandiri (sekitar 34% dari seluruh satuan pendidikan yang ada). Pada tahun 2023, jumlah tersebut meningkat menjadi 293.373 satuan pendidikan atau sekitar 69% dari seluruh satuan pendidikan (https://kurikulum.kemdikbud.go.id/). Strategi pendaftaran secara sukarela bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka merupakan langkah baru dalam sejarah implementasi kurikulum di Indonesia. Langkah ini merupakan upaya untuk memberi kesempatan bagi satuan pendidikan dalam memutuskan penerapan kurikulum berdasarkan kesiapan mereka. Kesempatan ini juga menjadi langkah untuk membangun dukungan dari satuan pendidikan, alih-alih menerapkannya sebagai kebijakan dari atas ke bawah (top- down).

Guna membantu satuan pendidikan melakukan implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, Kemendikbudristek telah menyediakan berbagai dukungan kebijakan. Pada awal tahun 2022, saat dilakukan pembukaan pendaftaran untuk satuan pendidikan yang berminat menerapkan kurikulum ini secara mandiri, Kemendikbudristek menggalakkan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada para pihak, utamanya kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, dan dinas pendidikan baik melalui webinar, surat edaran, serta melalui advokasi kepada pemerintah daerah yang dilakukan oleh UPT Kemendikbudristek. Perbaikan sosialisasi dan komunikasi juga dilakukan pada tahun 2023, bersamaan dengan dibukanya pendaftaran untuk satuan pendidikan pelaksana implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri di tahun tersebut, dengan cara menyediakan berbagai sumber informasi yang terstandar untuk menghindari miskomunikasi.

Kemendikbudristek juga menggalakkan enam dukungan fasilitas untuk implementasi Kurikulum Merdeka, yaitu:

  • 1) penguatan terhadap komunitas belajar di sekolah;
  • 2) penyediaan aplikasi khusus untuk guru dan kepala sekolah agar dapat saling belajar dan berbagi melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM);
  • 3) sosialisasi dan berbagi praktik baik melalui seri webinar terkait implementasi Kurikulum Merdeka;
  • 4) menyediakan dan mengurasi daftar narasumber berbagi praktik baik (NSBPB) yang disaring melalui seleksi untuk dapat dimanfaatkan oleh satuan pendidikan di daerah;
  • 5) mendorong peran serta mitra pembangunan untuk turut berkolaborasi menguatkan satuan pendidikan dalam implementasi kurikulum; serta
  • 6) menyediakan layanan bantuan (helpdesk) yang terbuka dan dapat diakses oleh satuan pendidikan.

Fasilitas pertama implementasi Kurikulum Merdeka adalah Komunitas Belajar. Berbagai dukungan yang diberikan oleh pemerintah mulai dimanfaatkan oleh satuan pendidikan, salah satunya terkait keberadaan komunitas belajar di setiap satuan pendidikan. Survei terhadap 57.595 satuan pendidikan pada Oktober 2023 menunjukkan, sebanyak 77% satuan pendidikan telah memiliki komunitas belajar, di mana sebanyak 38,8% di antaranya melakukan kegiatan satu minggu sekali.

Meskipun demikian, tidak semua kegiatan komunitas belajar berjalan efektif untuk mendukung perbaikan pembelajaran. Baru sekitar 46,8% komunitas belajar tersebut yang efektif untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran (PSKP, 2023).

Fasilitas kedua untuk Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri adalah Platform Merdeka Mengajar (PMM)

Sejak diluncurkan pada Februari 2022, PMM telah digunakan oleh hampir 4 juta guru.

Berdasarkan tren pertumbuhan penggunaan PMM dari tahun 2022-2023, tercatat sekitar 1,2 juta guru per hari telah mengakses PMM. PMM secara khusus menyediakan berbagai modul pelatihan yang dapat diikuti oleh guru untuk meningkatkan kapasitasnya, khususnya dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. Sebanyak 2,5 juta guru telah mengakses fitur Pelatihan Mandiri tersebut. Selain itu, disediakan pula berbagai perangkat ajar yang dapat diakses oleh guru sebagai referensi. Sebanyak 92.73% guru yang mengisi survei menyatakan bahwa perangkat ajar di PMM bermanfaat dalam membantu perencanaan pembelajaran.

Di PMM, para guru juga didorong untuk saling berbagi melalui menu Bukti Karya. Bukti Karya merupakan salah satu menu yang memberikan ruang bagi guru untuk mendokumentasikan dan membagikan karyanya kepada rekan- rekan mereka. Sebanyak 245.299 guru telah mengunggah karya mereka, dan sebanyak 728.613 karya telah dibagikan kepada rekan- rekan guru lain. Karya-karya ini mencakup video praktik pembelajaran, modul ajar dan bahan ajar, artikel, dan banyak lagi. Pada tahun 2023, Bukti Karya telah dilengkapi dengan fitur pencarian yang memudahkan pengguna untuk mencari inspirasi dari karya rekan guru lain dengan lebih cepat.

Fasilitas Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri ketiga adalah Seri Webinar Kurikulum Merdeka

Pada 2023, Kemendikbudristek meluncurkan portal khusus seri webinar Kurikulum Merdeka, yaitu https://kurikulum.kemdikbud.go.id/ webinar. Portal webinar IKM ini memiliki tujuan untuk membentuk ekosistem yang mewadahi kebutuhan informasi para peserta webinar.

Sejak Februari-November 2023 tercatat 65.966 peserta telah mendaftar dan memiliki akun di Portal Webinar IKM, yang terdiri dari guru, kepala sekolah, dan peserta umum. Terdapat sekitar 121 topik telah diselenggarakan, baik oleh unit pelaksana teknis di Ditjen GTK, Ditjen PAUD Dikdasmen, Ditjen Pendidikan Vokasi, maupun UPT Kemendikbudristek.

Hasil survei terhadap responden penerima manfaat webinar menunjukkan, sebanyak 69,9% sangat setuju dan 29,4% setuju materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, 64,9% sangat setuju dan 34,3% setuju bahwa materi webinar menambah/ memperkaya pemahaman peserta untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

Fasilitas Implementasi Kurikulum Merdeka yang keempat adalah Narasumber Berbagi Praktik Baik (NSBPB)

Narasumber Berbagi Praktik Baik (NSBPB) merupakan daftar narasumber yang telah diseleksi dan dikurasi oleh Kemendikbudristek dan dapat diakses melalui PMM. Narasumber tersebut dapat dihubungi untuk berbagi praktik baik di satuan pendidikan di daerah masing-masing. Daftar NSBPB terdiri dari guru maupun kepala sekolah yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka. Mereka diseleksi dan mendapat pembekalan dari UPT Kemendikbudristek di daerah. Hingga Juli 2023, terdapat sekitar 1.803 satuan pendidikan dan 853 komunitas belajar telah mengundang NSBPB.

Fasilitas Implementasi Kurikulum Merdeka yang kelima adalah Mitra Pembangunan

Mitra pembangunan merupakan salah satu strategi untuk melibatkan masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan Kemendikbudristek. Mitra pembangunan berasal dari berbagai lembaga, organisasi, dunia usaha, dan industri yang memiliki pendanaan mandiri dan minat untuk berkontribusi dalam bidang pendidikan, khususnya dalam mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka. Pada tahun 2022, telah terjalin kerja sama dengan 32 lembaga sebagai mitra pembangunan yang turut mendukung implementasi Kurikulum Merdeka di berbagai wilayah di Indonesia. Pada tahun 2023, Kemdikbudristek kembali menjaring beberapa mitra pembangunan, di mana terdapat penambahan lima mitra pembangunan yang mendampingi satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan sebelas mitra pembangunan yang mendampingi pendidikan vokasi.

Fasilitas Implementasi Kurikulum Merdeka yang keenam adalah Pusat Layanan Bantuan (Helpdesk)

Helpdesk Program Prioritas adalah layanan bantuan yang dirancang untuk mendukung program prioritas Kemendikbudristek, salah satunya implementasi Kurikulum Merdeka. Layanan ini dapat diakses melalui chat WhatsApp di nomor 081281435091.

Waktu operasional layanan ini adalah Senin – Jumat, pukul 08.00 hingga 15.30 WIB (kecuali hari libur nasional). Dengan akses yang mudah melalui aplikasi Whatsapp, pengguna dapat berinteraksi secara langsung dengan petugas dalam percakapan live. Selain itu, helpdesk ini didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam menangani program prioritas lintas unit utama, seperti Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen), Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), dan Ditjen Pendidikan Vokasi. Pada 2022, terdapat 5.670 pertanyaan yang ditangani oleh Helpdesk dan pada 2023 menurun menjadi 3.607 pertanyaan.

Selama lebih dari dua tahun Kurikulum Merdeka diterapkan melalui Program Sekolah Penggerak, SMK Pusat Keunggulan, dan IKM secara mandiri, mulai tampak terjadi perubahan pada sekolah-sekolah yang mengimplementasikan kurikulum tersebut. Bagian berikutnya akan memberikan gambaran perubahan-perubahan apa saja yang telah terjadi dan apa pembelajaran bermakna (lesson learn) yang dapat diambil dari evaluasi pada implementasi Kurikulum Merdeka setelah lebih dari dua tahun berjalan.


Sumber: Buku Kajian Akademik Kurikulum Merdeka 2024

Loading